Connect with us

Berita

Forkopimda Jatim Gelar Apel Pamor Keris

Published

on

Forkopimda Jawa Timur, Senin (24/1/2022) pagi, gelar pasukan patroli motor penegakan protokol kesehatan untuk masyarakat Jawa Timur (Pamor Keris) di lapangan Kodam V/Brawijaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus varian Omicron di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di dampingi Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, secara langsung memimpin apel Pamor Keris ini yang di ikuti oleh anggota baik dari TNI, Polri, maupun Satpol PP dan instansi terkait untuk bersinergi dalam melakukan penegakan protokol kesehatan.

Dalam apel ini diikuti sebanyak 850 personel, dengan kendaraan sebanyak 102 unit roda dua, 6 unit Mobil ambulan, 9 unit Mobil vaksinator, 2 unit Mobil masker, 4 unit Mobil Covid hunter, 1 unit Bis vaksinasi, dan 2 unit AWC.

Tim Pamor Keris ini nantinya akan melakukan patroli secara rutin, dengan sasaran penegakan protokol kesehatan dan cipta kondisi harkamtibmas di wilayah Jatim.

Ada beberapa penekanan, antara lain laksanakan deteksi dini, melakukan kegiatan preventif dan preemtif, laksanakan tugas secara humanis dan profesional, bantu masyarakat dalam penyemprotan disinfektan serta melakukan percepatan vaksinasi.

Sementara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Kewaspadaan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 harus dilakukan secara sistematis melalui sinergitas dan kolaborasi.

“Kita berharap bahwa bersama-sama, kita tetap akan bisa melakukan penegakan protokol kesehatan, di saat-saat dimana ketika terjadi kelandaian-kelandaian, lalu ada semacam pelonggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Data dari Kemenkes juga demikian,” tandasnya usai pimpin apel.

“Oleh karena itu, berseiring dengan fenomena covid-19 varian Omicron ini kita harus kembali mengingatkan kepada masyarakat terhadap pentingnya penegakan protokol kesehatan, dan itu harus dilakukan di semua lini, di semua level. Maka pak Pangdam bersama pak Kapolda menginisiasi gerakan ini, supaya bisa lebih masif, lebih seksama dan pada saat yang sama dilakukan apel siaga yang sama di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur,” lanjutnya.

Selain penegakan protokol kesehatan, juga pada saat yang sama. Khofifah juga menyampaikan untuk selalu siao dalam menyambut kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang melalui bandara Juanda.

“Kita harus melakukan kesiapsiagaan hadirnya PMI. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Semua sudah melakukan langkah-langkah inisiatif, mitigatif, secara komprehensif. Tanggal 22 kemarin ada 129 Pekerja Migran Indonesia yang datang melalui Juanda,” ujarnya Khofifah.

“Besok tanggal 26 direncanakan akan datang lagi 164, kita semua harus siap untuk bisa melakukan proses karantina, penanganan, dan pelayanan kepada PMI ini,” paparnya.

Khofifah juga mengajak kepada media untuk menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan keoada seluruh masyarakat, bahwa penegakan protokol kesehatan harus dikuatkan kembali.

“Saya mengajak kepada teman-teman media sebagaimana yang kita sering sebut Pentahelix Approach maka teman-teman media menjadi bagian yang sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh warga Jawa Timur, bahwa penegakan protokol kesehatan ini harus kita kuatkan kembali. Seiring peningkatan testing dan tracing. Semua yang terkonfirmasi kontak erat ini harus dilakukan proses testing,” jelasnya.

Lanjut Khofifah menjelaskan, khusus PMI ada entry test dan ada exit test. Entry-nya, exit-nya harus clear. Kemarin pada saat entry test ditemukan ada 2 yang terkonfirmasi positif, yang kemudian diberikan layanan di Rumah Sakit Haji.

“Semua titik di lini paling bawah berarti kalau itu terjadi di rumah ya harus dilakukan kontak erat secara komprehensif kalau terjadi di sekolah juga demikian, kalau terjadi di kantor juga demikian. Jadi testing dan pressing harus dilakukan secara komprehensif, minimal satu kasus 15 orang. Jadi itu standar dari Kemenkes. Meskipun Jawa Timur ini 1 berbanding 19 rata-rata, tapi tetap harus ditingkatkan testing dan tracing. Kalau PPLN entry tes dan exit tes. Jadi entry tes clear, exit tes juga clear,” jelasnya.

“Berikutnya adalah kita reaktivasi kembali isoter-isoter. Nah nakes, relawan-relawan, saya mohon sekarang ini kembali membangun sinergitas, kolaborasi yang baik,” imbuhnya.

Selain itu, Khofifah juga menjelaskan terkait dengan satgas pangan, yang harus melakukan, memastikan pasokan minyak goreng aman. Khofifah mengatakan harga minyak goreng sampai pada konsumen terakhir adalah 14 ribu rupiah per liter

“Nah, saya atas izin pak Pangdam, pak Kapolda, dan pak Pangko Armada, tadi kami menyampaikan bahwa satgas pangan ini harus melakukan, memastikan bahwa rantai pasok minyak goreng ini harus aman,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Apindo. Asosiasi Pengusaha Retail, pabrik-pabrik yang memproduksi minyak goreng dan seluruh retail modern semuanya diharapkan berseiring bisa melaksanakan tugas, bahwa Presiden memberikan arahan, harga minyak goreng sampai pada konsumen terakhir adalah 14 ribu rupiah per liter, di pastikan stoknya aman.

“Karena memang negara sudah menyiapkan dana untuk memberikan subsidi dari production house minyak goreng ini. Nah, di pasar tradisional masih diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Wakapolri Lantik Pengurus Pusat KBPP Polri 2026–2031, Awali Konsolidasi Organisasi Nasional

Published

on

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional KBPP Polri yang diikuti jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperluas kontribusi KBPP Polri sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan amanah untuk membawa organisasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum ini sebagai awal memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.

Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Bimo, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kemanusiaan.

Dengan kepengurusan baru yang didukung konsolidasi organisasi secara nasional, KBPP Polri diharapkan semakin solid sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat.

Continue Reading

Berita

Wakapolri Kukuhkan Pengurus KBPP Polri 2026–2031, Dorong SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi KBPP Polri untuk memperkuat perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dalam laporannya, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) beserta Ketua Dewan Pengawas KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 telah resmi memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimo juga memperkenalkan jajaran pengurus inti yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh muda keluarga besar Polri. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun kolaborasi, menghadirkan gagasan baru, serta memperluas kontribusi KBPP Polri bagi masyarakat.

“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.

Ia menjelaskan, dengan jumlah personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, keluarga besar Polri memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, KBPP Polri akan melakukan penguatan pendataan anggota dan konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah agar program-program organisasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

KBPP Polri juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai satuan kerja Polri serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas generasi muda, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata keluarga besar Polri dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Menurut Wakapolri, dunia saat ini menghadapi perkembangan yang sangat dinamis, mulai dari perubahan geopolitik, transformasi digital, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga meningkatnya tantangan keamanan siber dan penyebaran informasi yang tidak benar. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Visi KBPP Polri sebagai organisasi yang berintegritas, profesional, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Bhayangkara harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Wakapolri.

Ia menjelaskan bahwa Polri terus melakukan transformasi melalui pendekatan human-centered policing dan evidence-based policing sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung berbagai program strategis nasional.

Dalam konteks tersebut, Wakapolri menilai KBPP Polri memiliki posisi strategis sebagai mitra yang mampu membangun karakter generasi muda, memperkuat literasi digital, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan keluarga besar Polri.

Sebagai Pembina Harian KBPP Polri, Wakapolri menyampaikan tiga arah kebijakan utama bagi kepengurusan baru.

Pertama, memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga besar Polri melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, dan jejaring usaha yang saling mendukung sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Kedua, membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar KBPP Polri semakin adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menjangkau generasi muda.

Ketiga, memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta kolaborasi dengan satuan kerja Polri di seluruh Indonesia dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolri juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan KBPP Polri sebagai ruang kolaborasi lintas generasi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian.

“Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. KBPP Polri harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi yang berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya memperkuat budaya gotong royong, menjaga persatuan, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakapolri mengajak seluruh pengurus dan anggota KBPP Polri untuk menjaga semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, serta terus berinovasi dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.

“Jadikan pengukuhan ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar. Mari kita bekerja bersama, memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat tersebut, saya optimistis KBPP Polri akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wakapolri

Continue Reading

Berita

Patroli Dialogis Polsek Rejoso Ajak Masyarakat Jaga Harkamtibmas dan Manfaatkan Call Center 110

Published

on

Polresta Pasuruan – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), personel Polsek Rejoso melaksanakan patroli dialogis di Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini merupakan upaya preventif Polri untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif sekaligus mempererat kemitraan dengan masyarakat.

 

Selama patroli, personel berdialog langsung dengan warga, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas. Warga juga diimbau agar segera melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan kepada pihak kepolisian.

 

Selain memberikan imbauan kamtibmas, petugas turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis selama 24 jam. Layanan tersebut diharapkan menjadi sarana yang cepat dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan maupun melaporkan setiap gangguan keamanan.

 

Kapolsek Rejoso AKP Bambang Pamungkas mengatakan bahwa patroli dialogis merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

 

“Kami mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera memanfaatkan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian,” ujarnya.

 

Melalui patroli dialogis yang rutin dilaksanakan, Polsek Rejoso berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Rejoso tetap aman, tertib, dan kondusif.

Continue Reading

Trending