PACITAN – Sebanyak 931 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan rangkaian pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Kabupaten Pacitan, Sabtu (27/6/2026) hingga Minggu (28/6/2026) dini hari.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan ratusan personel gabungan disiagakan di sejumlah titik, termasuk kawasan GOR Pacitan yang menjadi lokasi pengesahan.

Sebelum pengamanan dimulai, petugas menggelar apel pasukan sebagai bentuk kesiapan seluruh personel yang terlibat dalam operasi pengamanan.

“Selain pengamanan terbuka dan tertutup, petugas juga melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan menuju lokasi kegiatan,” kata AKBP Ayub.

Langkah tersebut dilakukan untuk membatasi masuknya rombongan penggembira ke area pengesahan di GOR Pacitan.

Dalam pemeriksaan kendaraan, petugas menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas di JLS.

Beberapa pengendara kedapatan tidak mengenakan helm, menggunakan knalpot brong, serta membawa bendera maupun atribut perguruan silat.

Satlantas Polres Pacitan turut mengamankan puluhan knalpot brong yang digunakan pengendara saat menuju lokasi kegiatan.

“16 motor tidak sesuai spesifikasi teknik dan berknalpot brong diamankan petugas dan ditilang,”ujar AKBP Ayub.

Tak hanya itu, petugas juga menyita sejumlah minuman keras yang ditemukan saat memeriksa jok kendaraan rombongan penggembira PSHT.

Kapolres Pacitan mengimbau seluruh peserta maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Semua pihak diimbau untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah Kabupaten Pacitan,” kata AKBP Ayub.

Hingga Minggu dini hari, personel gabungan masih disiagakan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi pergerakan massa serta memastikan arus lalu lintas dan situasi keamanan tetap kondusif. (*)

Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Polri 2026 yang digelar di Polda Metro Jaya, Minggu (28/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus upaya memperkuat sportivitas, kebersamaan, dan budaya olahraga di tengah masyarakat.

Erick menyampaikan, pembangunan olahraga nasional tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Menurutnya, keterlibatan berbagai institusi, termasuk Polri, sangat penting untuk memperluas ruang kompetisi dan pembinaan atlet.

“Saya juga berterima kasih karena tidak mungkin kami, Kemenpora, membangun olahraga dengan kesendirian. Makin banyak yang melaksanakan event-event olahraga, makin baik buat bangsa kita,” ujar Erick dalam sambutannya.

Erick juga menyinggung peran sejumlah atlet dari lingkungan Polri yang ikut memberi kontribusi bagi prestasi olahraga nasional. Ia menyebut, banyak atlet dari berbagai cabang olahraga yang telah menunjukkan kemampuan dan membawa nama baik bangsa.

“Tentu banyak atlet yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Ada yang membawa tim sepak bola kita juara, dan banyak atlet lagi dari cabang olahraga lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick menilai Pekan Olahraga Polri juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembinaan cabang olahraga prioritas. Ia menyebut sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON.

“Tadi ada sejumlah cabang olahraga, dan sebagian masuk DBON. Bapak Presiden juga meminta 21 cabang olahraga prioritas. Saya lihat ada voli, bulu tangkis, dan lain-lain,” ucapnya.

Selain kompetisi, Erick menilai Pekan Olahraga Polri memiliki nilai penting karena ikut memasyarakatkan olahraga. Ia menyebut partisipasi masyarakat Indonesia dalam berolahraga masih perlu terus ditingkatkan.

“Yang menarik, saya mendapat laporan Pekan Olahraga Polri ini juga memasyarakatkan olahraga. Karena memang kita masih tertinggal. Jepang yang demografinya makin tua, partisipasi masyarakat berolahraganya sudah mencapai 72,9 persen. Indonesia partisipasinya baru 26,3 persen,” ujarnya.

Menurut Erick, membangun budaya olahraga di masyarakat juga berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan. Semakin banyak masyarakat berolahraga, maka semakin besar peluang untuk menjaga kebugaran dan menekan biaya kesehatan.

“Dengan mengolahragakan masyarakat, konteksnya juga menjaga kesehatan dan menekan biaya kesehatan. Karena semua yang di depan saya termasuk saya hari ini makin tua. Yang di belakang belum tua, tapi nanti tua juga,” katanya.

Erick juga mendorong agar kegiatan car free day dapat terus diperluas ke berbagai daerah. Ia menyebut saat ini kegiatan car free day baru berjalan di sekitar 220 kota, sementara Indonesia memiliki 514 kota/kabupaten.

“Kita bisa lihat car free day hari ini baru 220 kota, padahal kita ada 514 kota. Nanti kita juga dorong bagaimana car free day ini bisa ada di seluruh kota di Republik Indonesia,” tutur Erick.

Erick kemudian berpesan kepada seluruh atlet yang akan bertanding dalam Pekan Olahraga Polri 2026 agar menjaga sportivitas. Ia menegaskan sportivitas merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter atlet.

“Para atlet yang akan bertanding, tetap jaga sportivitas. Karena itulah bagian dari jiwa raga kalian dalam membangun karakter yang baik,” katanya.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan Pekan Olahraga Polri 2026 diikuti 6.698 atlet dari delapan cabang olahraga, yakni basket, bulu tangkis, judo, menembak, indoor skydiving, tenis lapangan, taekwondo, dan karate.

Wakapolri berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, keberanian, dan kehormatan. Ia berharap Pekan Olahraga Polri 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan serta membangun prestasi olahraga nasional.

Pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah pejabat negara. Kegiatan ini menjadi momentum Polri untuk mempererat kebersamaan dengan masyarakat melalui olahraga yang sehat, positif, dan penuh semangat persaudaraan.

Jakarta – Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, memberikan apresiasi atas meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada pertengahan 2026. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan institusi kepolisian mulai mendapat pengakuan dari publik.

Berdasarkan hasil survei nasional, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri tercatat mencapai 82,4 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di level 76,2 persen.

Sandri menilai kenaikan tersebut merupakan hasil dari reformasi yang terus dijalankan Polri, mulai dari pembenahan internal, peningkatan profesionalisme personel, hingga perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kenaikan tingkat kepercayaan publik ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan perubahan yang terjadi di tubuh Polri. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” kata Sandri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi Polri untuk terus memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia juga melihat adanya perubahan budaya kerja di lingkungan Polri yang kini lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan persuasif, kata Sandri, semakin diutamakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

“Penegakan hukum saat ini tidak lagi identik dengan pendekatan yang kaku. Polisi lebih mengutamakan solusi, komunikasi, dan kehadiran yang memberikan rasa aman. Masyarakat juga merasakan bahwa polisi kini lebih dekat, lebih ramah, dan lebih responsif terhadap setiap aduan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sandri menilai perubahan tersebut tidak hanya terlihat di tingkat pusat, tetapi juga dirasakan hingga ke jajaran paling bawah. Kehadiran personel Polri, mulai dari Mabes Polri hingga Bhabinkamtibmas di berbagai pelosok daerah, dinilai semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mereka hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kerja nyata di lapangan itulah yang menjadi fondasi meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri,” tutup Sandri.