Connect with us

Berita

Polri Terus Kuatkan Sistem ETLE Guna Hindari Pungli dan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Tertib Berkendara

Published

on

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus melakukan transformasi penegakan hukum, salah satunya di bidang lalu lintas dengan penerapan sistem Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Penerapan ETLE ini merupakan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna meminimalisir penyimpangan anggota di lapangan dalam proses penegakan hukum dalam bentuk penilangan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sudah 34 Kepolisian Daerah (Polda) dan 119 Kepolisian Resor (Polres) yang sudah menerapkan sistem ETLE dalam proses penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dari 34 Polda, tercatat ada 295 kamera ETLE statis dan 794 kamera ETLE handheld. Sementara ETLE mobile on board sebanyak 63 dan ETLE portable ada 7.

“4 Polda dengan kamera ETLE yang tergelar sampai tingkat Polres yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Sumsel,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/2/2023).

Dalam penerapan penindakannya, Dedi menuturkan bahwa hingga Desember 2022, ada 42.852.990 kendaraan yang tercapture kamera ETLE. Dari angka tersebut, sudah ada 1.716.453 yang sudah tervalidasi datanya oleh petugas backoffice dan sudah diteruskan dalam bentuk kirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan.

Kemudian sudah ada 636.239 data yang sudah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Adapun proses konfirmasi terkendala dengan alamat pemilik kendaraan tidak valid dan tidak ada tracking pengiriman surat konfirmasi.

Sementara dari data di atas, sudah ada 268.216 terbayar usai pemilik kendaraan terkonfirmasi dan diberikan blanko tilang serta kode bayar.

Dedi menjelaskan penerapan sistem ETLE mengurangi sentuhan langsung antara petugas dan pelanggar. Dimana pelanggaran yang dilakukan pengendara berawal dari tertangkapnya kendaraan pelanggar melalui kamera ETLE.

Kemudian petugas back office melakukan verifikasi dan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke pelanggar melalui pos indonesia. Pelanggar bisa mengonfirmasi melalui web service atau datang ke posko. Setelah itu, pelanggar diberikan kode pembayaran tilang melalui sms atau email untuk dibayarkan melalui bank.

“Semua mekanisme yang ada mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi suap ataupun bentuk pelanggaran lainnya,” katanya.

Namun, dengan tegas Dedi mengatakan jika ditemukan adanya petugas yang terbukti melakukan pungli, maka akan ditindaktegas berupa sanksi baik sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

Dalam penerapan ETLE, Dedi menuturkan memang masih banyak kendala dan hambatan. Seperti anggaran pengiriman surat konfirmasi yang terbatas, mekanisme blokir ETLE yang masih manual, anggaran pengembangan ETLE Korlantas Polri yang belum optimal hingga SDM ETLE yang terbatas.

“Meskipun begitu Polri akan berusaha maksimal guna menerapkan transformasi digital di bidang lalu lintas untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan Polri agar penerapan ETLE berjalan maksimal yakni penguatan back office ETLE di 34 Polda, melaksanakan pemeliharaan dan perawatam sistem ETLE di 34 Polda, pengadaan anggaran pengiriman surat konfirmasi untuk 34 Polda, pelatihan petugas ETLE dari 34 Polda, dan pengadaan tambahan perangkat ETLE untuk 34 Polda.

Lalu melakukan otomatisasi mekanisme blokir ETLE yang terkoneksi dengan aplikasi ERI dan sertifikasi petugas penindak pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan untuk 34 Polda.

“Semua perbaikan yang dilakukan ini agar masyarakat tertib dalam berkendara di jalanan dan mengurangi risiko angka kecelakaan,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Hadapi Gempa Flores, Polda NTT dan Polres Jajaran Kerahkan 845 Personel ke Wilayah Terdampak

Published

on

Kupang – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Polres jajaran bergerak cepat dalam penanganan bencana alam gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Sabtu (15/8/2026).

Sebanyak 845 personel Polri dikerahkan untuk mendukung proses penanganan bencana, yang terdiri dari 168 personel Polda NTT dan 677 personel Polres jajaran. Selain itu, sebanyak 821 personel dari berbagai instansi terkait turut dilibatkan dalam penanganan di lapangan.

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., mengatakan pelibatan personel tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam membantu masyarakat terdampak gempa.

“Polda NTT bersama Polres jajaran mengerahkan personel untuk membantu penanganan bencana, khususnya dalam mendukung evakuasi, pelayanan kepada masyarakat dan berbagai kebutuhan penanganan di wilayah terdampak,” ujar Henry, Sabtu (15/8/2026).

Dari 677 personel Polres jajaran yang diterjunkan, kekuatan terbesar berada di Polres Ende dengan 182 personel, disusul Polres Manggarai Timur sebanyak 150 personel dan Polres Manggarai sebanyak 100 personel.

Selanjutnya, Polres Nagekeo mengerahkan 80 personel, Polres Sikka 75 personel, Polres Ngada 70 personel, serta Polres Manggarai Barat sebanyak 72 personel.

Menurut Henry, pengerahan personel dilakukan untuk memperkuat penanganan di wilayah yang terdampak gempa sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan secara cepat.

“Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam penanganan bencana,” katanya.

Selain kekuatan Polri, penanganan bencana juga melibatkan 821 personel dari instansi terkait. Kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting untuk mempercepat proses penanganan, mengingat dampak gempa terjadi di sejumlah wilayah Flores.

Henry menegaskan, Polda NTT dan Polres jajaran terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di wilayah terdampak. Personel juga diarahkan untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dalam setiap proses penanganan.

“Prinsipnya, keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Polri bersama seluruh instansi terkait akan terus bergerak dan berkoordinasi untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan,” tegasnya.

Pengerahan ratusan personel tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu dalam menghadapi dampak gempa Flores. Dengan dukungan personel Polda NTT, Polres jajaran dan instansi terkait, penanganan diharapkan dapat berlangsung cepat, terkoordinasi dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah terdampak.

Continue Reading

Berita

Polri Kembali Kirim Tim SAR dan Bantuan Logistik untuk Percepat Penanganan Gempa NTT

Published

on

JAKARTA – Polri kembali memberangkatkan personel, tim SAR, anjing pelacak K9, serta bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemberangkatan dilakukan dari Bandar Udara Pondok Cabe Polri, Tangerang Selatan, Minggu (16/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat upaya mitigasi, evakuasi, dan penyelamatan masyarakat terdampak bencana di NTT.

“Ini merupakan kelanjutan dari upaya kami untuk memberikan bantuan dan menjalankan misi kemanusiaan Polri, sebagaimana arahan dan perintah Bapak Kapolri kepada jajaran Mabes Polri, khususnya dalam membantu Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar Trunoyudo di Bandar Udara Pondok Cabe Polri, Minggu (16/8/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dari rencana awal sebanyak 260 personel, sebanyak 137 personel telah diberangkatkan pada Sabtu (15/8/2026) malam. Personel tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidang penyelamatan dan Search and Rescue (SAR).

Selain itu, Korps Brimob Polri telah mengirimkan 101 personel yang di dalamnya terdapat tenaga kesehatan lapangan, dokter beserta perlengkapannya, serta personel logistik yang bertugas melakukan kurasi kebutuhan di wilayah terdampak.

Pada Minggu pagi, Polri kembali memberangkatkan tim SAR dari Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri sebanyak 21 personel bersama 10 ekor anjing K9. Tim tersebut membawa peralatan pendukung pencarian korban serta bantuan logistik dengan total berat sekitar 2,5 ton.

“Khusus untuk kompetensi SAR dari Direktorat Polisi Satwa, kami memberangkatkan 21 personel beserta 10 ekor anjing K9 yang memiliki kompetensi untuk melakukan pencarian korban,” kata Trunoyudo.

Menurutnya, kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pencarian dan penyelamatan korban. Karena itu, tim yang diberangkatkan akan segera berkoordinasi dengan Polda NTT untuk menentukan pembagian tugas dan wilayah prioritas.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian awal dalam proses mitigasi dan pencarian korban yakni Kabupaten Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun, bantuan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Namun demikian, apabila terdapat daerah lain yang juga membutuhkan bantuan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Penerbangan tim SAR dan bantuan tersebut menggunakan pesawat Polisi Udara Polri dari Bandar Udara Pondok Cabe menuju Labuan Bajo. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga jam dengan perbedaan waktu satu jam lebih awal di wilayah WITA.

Selain pesawat, Polri juga menyiapkan tiga unit helikopter AW169 untuk mendukung distribusi bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang terisolasi atau mengalami keterbatasan akses akibat bencana.

Trunoyudo menuturkan, pesawat CASA Polri juga telah berada di wilayah NTT sebelum bencana dan digunakan pascabencana untuk mempercepat mobilitas menuju sejumlah wilayah, termasuk Labuan Bajo dan daerah lainnya.

Adapun bantuan yang dikirimkan antara lain obat-obatan, tenda lapangan, makanan, kebutuhan kelompok rentan, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Polri juga membawa 10 unit Wi-Fi portable untuk membantu mengatasi kendala komunikasi di sejumlah wilayah terdampak.

“Komunikasi menjadi sangat penting di sana. Ketika komunikasi dapat terjangkau, informasi mengenai kondisi di lapangan juga akan diperoleh dengan lebih cepat,” jelas Trunoyudo.

Selain dukungan SAR dan logistik, Polri turut mengirimkan tim trauma healing untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Polri memastikan bantuan akan terus dikirimkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil kurasi kebutuhan di lapangan. Pengiriman bantuan juga direncanakan kembali dilakukan pada Senin (17/8/2026) dan hari berikutnya sesuai dengan kebutuhan prioritas.

“Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, bantuan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Data kebutuhan akan terus kami terima dan kemudian akan kami kirimkan kembali,” ungkapnya.

Dalam penanganan bencana tersebut, Polda NTT juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Forkopimda, serta stakeholder terkait untuk memastikan proses mitigasi, evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Trunoyudo menegaskan, seluruh bantuan Polri ditujukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak.

“Kami mengharapkan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara merata, baik bantuan secara fisik maupun dukungan secara psikologis,” pungkasnya.

Continue Reading

Berita

Dukung Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo Monitoring Tanaman Jagung

Published

on

Polresta Pasuruan – Peran aktif Bhabinkamtibmas Polsek Purworejo Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur terus ditunjukkan melalui kegiatan pengawasan dan pendampingan terhadap lahan pertanian binaan Polri di wilayah Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Minggu (16/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas turun langsung ke area persawahan untuk melakukan monitoring pertumbuhan tanaman jagung serta memastikan kondisi tanaman tetap terawat.

Selain itu, personel juga berdialog dengan para petani guna mengetahui perkembangan tanaman sekaligus mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi selama proses budidaya.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah para petani tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Melalui komunikasi langsung, petani dapat menyampaikan berbagai kebutuhan maupun kendala yang ditemui di lapangan.
Selain melakukan pengecekan, Bhabinkamtibmas turut memberikan motivasi dan edukasi kepada para petani agar melakukan perawatan tanaman secara optimal, mulai dari pengairan, pemupukan, hingga pengendalian hama. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas tanaman dan meningkatkan produktivitas hasil panen.

Kapolsek Purworejo Kompol I Made Patera Negara, S.H., M.H., mengatakan bahwa pendampingan kepada petani merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

“Bhabinkamtibmas akan terus kami dorong untuk hadir dan mendampingi para petani di wilayah binaannya. Selain melakukan monitoring, personel juga memberikan motivasi serta mendengarkan kendala yang dihadapi petani sehingga dapat bersama-sama mencari solusi agar hasil pertanian semakin optimal,” ujar Kompol I Made Patera Negara.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan.

Dengan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Purworejo berkomitmen untuk terus mendukung para petani sekaligus memperkuat kemitraan dengan masyarakat guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

#astacita
#polrespasuruankota
#birosdmpoldajatim
#ketahananpanganpoldajatim
#polripresisi
#swasembadapangan
#swasembadajagung
#polisicintapetani
#astacitapresiden

Continue Reading

Trending