Berita
DIALOG PUBLIK DAN PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL PASCA PILKADA 2024 DI JAWA BARAT
Bertempat di Hotel Horison Ultima Bandung, telah digelar acara dialog publik dengan tema “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024 Guna Menciptakan Provinsi Jawa Barat Aman Sentosa”. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan Polri, TNI, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat.Kamis (12/12/2024)
Kegiatan ini diadakan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keharmonisan setelah Pilkada 2024.
Dalam sambutan dari Kadiv Humas Polri, yang dibacakan oleh Brigjen Pol. Erlangga disampaikan bahwa “Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya.” ujarnya.
Pasca Pilkada, rekonsiliasi dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Selanjutnya, dalam dialog publik tersebut, Prof. Dr. Uman Suherman, seorang akademisi yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat. “Keberagaman adalah kekuatan kita, dan Pancasila adalah jalan kita untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof. Uman.
Ia menjelaskan bahwa keberagaman yang ada di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan sejahtera.
Prof. Uman juga menyampaikan, “Kedamaian itu bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain. Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud.”
Ia menekankan bahwa dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, kesadaran terhadap tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang pada akhirnya mengarah pada penghargaan terhadap orang lain.
Kemudian Dr. Mei Susanto S.H.,M.H. Dalam dialog publik “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024,” menekankan pentingnya peran Pancasila sebagai kompas moral di kalangan generasi muda. “Di tengah dinamika global dan kemajuan teknologi, kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterima oleh Gen Z dan Alpha. Pancasila bukan hanya sebuah dasar negara, tetapi juga alat pemersatu yang bisa mengatasi perbedaan dan polarisasi yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan berbasis teknologi dan konten digital yang positif. Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.” Ungkap Dr. Mei Susanto
Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa demokrasi yang kita jalani harus lebih dari sekadar proses voting. “Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan,” jelasnya.
Sementara Dr. Dadang Rahmat Hidayat, seorang praktisi komunikasi yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan pentingnya memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. “Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-Pilkada, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” ujar Dr. Dadang.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca- Pilkada.”Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan,” katanya.
Jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, maka potensi konflik bisa diminimalisir. Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya.” Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif.
Selain itu, Dr. Dadang menjelaskan bahwa di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. “Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses pemilu,” jelas Dr. Dadang. Oleh karena itu, ia mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi terus diperkuat di kalangan generasi muda.
Di ranah keamanan, Karo Ops Polda Jabar yang diwakili oleh AKBP. Muhammad Rivai Arvan, menyampaikan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. “Kami siap mengantisipasi segala potensi kerawanan dengan menyiapkan personel yang cukup besar dan mendukung Operasi Mantap Praja Lodaya-2024,” ujarnya.
Data terkait wilayah dan pemilu di Jawa Barat, yang mencatatkan jumlah penduduk sebesar 41.799.667 jiwa, dengan jumlah pemilih mencapai 30.322.314 jiwa. Tercatat pula ada 62.641 TPS, dengan rincian 62.251 TPS kurang rawan, 373 TPS rawan dan 17 TPS sangat rawan.
“Dengan sinergi antara Polri, TNI, Linmas, dan semua pihak terkait, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan di setiap TPS,” kata AKBP. Rivai.
Untuk mendukung pengamanan, Polda Jabar menyiapkan 20.991 personel Polri, 9.897 personel TNI, dan 236.624 personel Linmas. Selain itu, Polda Jabar juga menyiagakan 1.803 personel di tingkat Polres untuk memastikan keamanan di setiap TPS. Personel ini terdiri dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Samapta, dan personel BKO dari beberapa daerah seperti Cimahi, Garut, dan Tasik.
Operasi Mantap Praja Lodaya-2024 adalah wujud kesiapan kami dalam menjaga kedamaian pasca-Pilkada Ia menambahkan bahwa dengan kekuatan operasional yang dimiliki, mulai dari 2 SSK Brimob, 1 SSK Samapta, hingga 50 personel Raimas, Polda Jawa Barat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan optimal.
“Keamanan pasca-Pilkada adalah prioritas utama kami, dan kami berharap masyarakat Jawa Barat dapat merasakan suasana yang aman dan damai,” ujarnya.
Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdialog langsung dengan narasumber dan membahas berbagai isu terkait stabilitas sosial dan keamanan di Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan pasca-Pilkada, mempertegas komitmen terhadap persatuan, serta mewujudkan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera dengan semangat nasionalisme yang kokoh. Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung peran Polri dalam menjaga kedamaian dan integritas sosial di wilayah Jawa Barat.
Berita
Pengawasan Ganjil Genap ETLE Drone Patrol Presisi Korlantas Polri Mengudara di Ruas Strategis Ibu Kota
JAKARTA- Sebagai respons atas tingginya mobilitas kendaraan di kawasan pusat aktivitas perkotaan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital.
Di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Korlantas Polri memanfaatkan Revolusi Ruang hampa di udara menjadi ruang strategis melalui ETLE Drone Patrol Presisi.
Hal ini salah satu langkah nyata dalam mengawasi pelanggaran ketentuan ganjil genap secara objektif dan terukur guna terciptanya Keselamatan dan ketertiban di jalan raya.
Melalui pelaksanaan ETLE Drone Patrol Presisi, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum menegaskan komitmen Korlantas Polri dalam menghadirkan pengawasan lalu lintas yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan.
Kegiatan ETLE Drone Patrol Presisi ini dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri yang dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H.
Sementara itu pengendalian teknis di lapangan dilaksanakan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H.
Dalam keterangannya, Kombes Pol Dwi Sumrahadi mengatakan pengawasan difokuskan pada ruas-ruas strategis dengan tingkat kepadatan tinggi yang termasuk dalam koridor pemberlakuan pembatasan kendaraan bermotor sistem ganjil genap di wilayah DKI Jakarta.
“Ada beberapa ruas jalan seperti Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono,” kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi, Rabu (11/2/26).
Kombes Pol Dwi Sumrahadi menerangkan, Drone yang beroperasi secara real time itu dilengkapi kamera beresolusi tinggi yang mampu merekam pergerakan kendaraan serta mengidentifikasi pelat nomor kendaraan secara jelas.
“Drone juga mampu mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan,” kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi.
Penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap tersebut didasarkan pada beberapa pasal Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya : Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan.
Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggar rambu lalu lintas.
Selain itu juga sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi di ruas-ruas tertentu wilayah DKI Jakarta.
Dengan demikian, setiap kendaraan yang melintas pada ruas yang diberlakukan sistem ganjil genap namun tidak sesuai dengan ketentuan hari dan tanggal, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap rambu pembatasan lalu lintas melalui mekanisme ETLE.
Setiap pelanggaran yang terekam selanjutnya terintegrasi ke dalam sistem ETLE Nasional untuk dilakukan tahapan identifikasi kendaraan, verifikasi oleh petugas, hingga penerbitan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik.
“Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti yang sah, sehingga harapan menwujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalulintas dapat terwujud,”kata Kombes Dwi Sumrahadi.
Penerapan ETLE Drone Patrol Presisi ini menjadi solusi efektif dalam mengoptimalkan pengawasan tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan.
Selain berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, sistem ini juga memiliki efek preventif yang kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan ganjil genap.
“Upaya ini diharapkan mampu mendukung pengendalian mobilitas perkotaan, menekan tingkat pelanggaran, serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan,”pungkasnya. (*)
-
Berita2 tahun agoAnggota Polsek Pohjentrek Rutin Patroli SPBU Serta Memberikan Himbauan ke Pembeli dan Petugas
-
Berita3 tahun agoAjak Anggotanya Tingkatkan Harkamtibmas, Kapolsek Purworejo Gelar Coffe Morning
-
Berita3 tahun agoLangkah Kompolnas dan Divisi Humas Polri Bangun Sinergitas Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat
-
Berita2 tahun agoJelang Libur Nataru, Polres Probolinggo Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Obyek Wisata
-
Berita1 tahun agoBhabinkamtibmas Polsek Purworejo Lakukan Pengamanan Jalan Santai Peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia
-
Berita3 tahun agoDengan Sinergitas, Polres Pasuruan Kota Sukseskan Pengamanan Tour de Pasuruan dan Suropati Race IV 2023
-
Berita2 tahun agoBhabinkamtibmas Polsek Grati Dialogis Dengan Masyarakat Desa Binaan Ciptakan Keamanan
-
Berita11 bulan agoAnggota Polsek Lekok Patroli dan Cek Lahan Tanaman Singkong