BOJONEGORO – Polres Bojonegoro Polda Jatim kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat satuan kerja (Satker) dan satuan wilayah (Satwil) dengan meraih Tiga penghargaan di bidang pengelolaan anggaran.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Polres Bojonegoro Polda Jatim memperoleh nilai sempurna 100 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.

Tiga penghargaan yang diterima meliputi capaian nilai sempurna IKPA Tahun Anggaran 2025 dan penghargaan kepada bendahara satker yang berhasil mencapai nilai IKPA 100 dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan nilai sempurna.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan Polda Jawa Timur yang digelar di salah satu hotel di Kota Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, penghargaan diterima langsung oleh Wakapolres Bojonegoro, Kompol Yoyok Dwi Purnomo bersama Kasi Keuangan Polres Bojonegoro Aiptu Aris Purwono.

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih jajarannya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh personel dalam menerapkan tata kelola anggaran yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh personel dalam menjalankan manajemen anggaran secara tertib dan presisi,” ujar AKBP Afrian Satya Permadi.

Ia menjelaskan, capaian nilai sempurna pada IKPA menjadi indikator penting yang menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif, mulai dari perencanaan, penyerapan, hingga pelaporan keuangan.

Dengan hasil tersebut, Polres Bojonegoro Polda Jatim dinilai mampu menjalankan pengelolaan anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, AKBP Afrian berharap penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan integritas dalam pelaksanaan tugas, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, profesionalisme dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya mempertahankan capaian ini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara manajemen PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja.

Permasalahan tersebut bermula dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para pekerja sejak tahun 2021. Hingga saat ini, para pekerja belum menerima kompensasi PHK maupun kekurangan upah yang menjadi hak mereka.

Melalui fasilitasi dan mediasi yang dilaksanakan pada Rabu (3/6/2026), yang dihadiri oleh Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea, perwakilan pekerja, serta manajemen PT Kerta Gaya Pusaka, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan.

Dalam hasil mediasi tersebut, manajemen PT Kerta Gaya Pusaka menyatakan kesediaannya untuk membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah kepada 131 pekerja dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.

Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan keberhasilan penyelesaian kasus ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.

“Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memastikan setiap permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara adil, profesional, dan mengedepankan dialog. Penyelesaian kasus PT Kerta Gaya Pusaka ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan restorative justice mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi hak-hak pekerja yang selama ini tertunda,” ujar Brigjen Pol. Mohammad Irhamni kepada Wartawan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui upaya mediasi, perlindungan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial.

Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah, keadilan restoratif, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

Sukabumi – Sebanyak 1.848 Perwira Polri resmi dilantik dalam Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-55 dan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11 Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, A.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Lapangan Soetadi Ronodipuro, Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (4/6).

Jumlah perwira yang dilantik terdiri atas 1.798 lulusan SIP Angkatan ke-55 dan 50 lulusan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11.

Di balik pelantikan tersebut, terdapat misi besar untuk memperkuat pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wakapolri mengungkapkan bahwa hampir 90 persen perwira baru akan kembali bertugas di Polda dan Polres guna mengisi kebutuhan jabatan perwira yang masih cukup besar di tingkat kewilayahan.

“Hampir 90 persen kembali ke Polda dan Polres karena masih banyak kebutuhan jabatan perwira, khususnya di tingkat Polres,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, sebagian besar perwira baru akan memperkuat fungsi Samapta dan pelayanan kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam interaksi dengan masyarakat. Mereka dituntut memiliki kemampuan quick response, berintegritas, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelayanan.

Wakapolri menegaskan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Hotline 110, Command Center, dan fungsi Samapta merupakan wajah terdepan Polri yang secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi.

“Dari interaksi di SPKT, layanan 110, maupun pelayanan kepolisian lainnya, citra Polri dibangun. Karena itu pelayanan publik harus menjadi perhatian utama seluruh anggota Polri, khususnya para perwira yang baru dilantik,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan institusi, Polri terus memperkuat ekosistem pelayanan quick response melalui optimalisasi layanan Hotline 110, penguatan Command Center, peningkatan kualitas pelayanan SPKT, serta penguatan fungsi Pamapta sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan fondasi organisasi Polri yang akan terus diperbaiki melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis harus menjadi standar baru pelayanan kepolisian di seluruh wilayah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar kepada Polri, terutama dalam aspek kecepatan merespons laporan, kualitas pelayanan publik, keadilan dalam penegakan hukum, dan penguatan pengawasan.

Oleh karena itu, kehadiran para perwira baru diharapkan dapat memperkuat transformasi pelayanan Polri hingga ke tingkat Polres dan Polsek, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui penempatan para perwira baru tersebut, Polri berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, respons terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat, serta kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat semakin dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.