ENDE – Kepolisian Resor Ende memberikan layanan trauma healing kepada anak-anak terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Pulau Flores. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pos Pengungsian Mandiri, Desa Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WITA tersebut diikuti 17 anak terdampak gempa bumi. Trauma healing diberikan oleh konselor Polres Ende, yakni Aipda Yumias Markus Lete dan Brigpol Novi Asmiati, yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Polda NTT.

Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata mengatakan, kegiatan trauma healing merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami kepanikan dan ketakutan akibat bencana.

“Anak-anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus setelah mengalami situasi bencana. Melalui kegiatan trauma healing ini, kami berupaya membantu mereka mengelola rasa takut dan cemas, sehingga secara bertahap dapat kembali merasa aman dan menjalani aktivitas seperti biasa,” ujar AKBP Yudhi.

Dalam kegiatan tersebut, para konselor mengajak anak-anak mengikuti berbagai aktivitas yang bersifat edukatif dan menyenangkan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk membantu memulihkan keseimbangan emosional dan mental anak-anak setelah mengalami situasi yang menimbulkan kepanikan dan ketakutan.

“Yang kami lakukan bukan hanya memberikan hiburan, tetapi juga membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri anak-anak. Kami ingin mereka memahami bahwa mereka tidak sendiri dan ada banyak pihak yang peduli serta siap membantu,” tambahnya.

Kapolres Ende menegaskan, Polri akan terus hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi, termasuk saat terjadi bencana alam.

“Kehadiran Polri tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat dan membantu anak-anak kembali ceria,” katanya.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendorong personel untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital guna memperkuat kecepatan dan ketepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Salah satunya melalui proyek perubahan yang digagas Kombes Pol. Hari Brata, S.I.K., M.H., bertajuk “Membangun Manajemen Pengaduan Kontinjensi Responsif Terintegrasi sebagai Resiliensi Keamanan Nasional.”

Gagasan tersebut dilatarbelakangi semakin kompleksnya dinamika keamanan nasional di tengah perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan konektivitas digital. Di sisi lain, masyarakat semakin aktif menggunakan kanal digital untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui proyek perubahan ini, pengaduan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai layanan administratif, tetapi juga diarahkan menjadi sumber informasi strategis untuk mendukung deteksi dini, intelijen taktis, percepatan respons, serta pengambilan keputusan operasional Polri.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Hari Brata mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar pengelolaan pengaduan kontinjensi mampu mengikuti perkembangan ancaman yang semakin cepat dan kompleks.

“Pengaduan masyarakat harus kita kelola bukan hanya sebagai laporan yang masuk, tetapi menjadi informasi strategis yang dapat mendukung deteksi dini dan mempercepat respons Polri. Karena itu, sistemnya harus responsif, terintegrasi, realtime, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” kata Hari Brata dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Proyek perubahan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penguatan kebijakan, penyusunan SOP Quick Response, pengembangan Dashboard Monitoring Pengaduan Kontinjensi Realtime, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dan lintas instansi.

Dalam implementasinya, proyek tersebut juga mencakup pengembangan prototype dashboard yang mengintegrasikan data pengaduan masyarakat secara cepat, akurat, dan terpusat. Sistem tersebut juga diarahkan untuk menyempurnakan Daily Operating Reporting System (DORS) yang telah dimiliki Polri, sehingga pengelolaan informasi tidak hanya mencakup kejadian atau kejahatan konvensional, tetapi juga dapat mengakomodasi kejadian kontinjensi yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Integrasi tersebut memungkinkan informasi mengenai kejadian kontinjensi dapat diterima dan direspons secara lebih cepat, termasuk melalui mekanisme dispatch personel maupun pasukan untuk melakukan mitigasi. Langkah ini penting karena kejadian kontinjensi membutuhkan penanganan segera untuk mencegah eskalasi dan meminimalkan dampak yang lebih besar.

Selain pengembangan sistem, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui workshop pelayanan pengaduan kontinjensi serta penyusunan komitmen bersama dalam penanganan pengaduan lintas fungsi secara terintegrasi.

Hari Brata menjelaskan, keberadaan sistem yang terintegrasi diharapkan dapat mengubah pola penanganan pengaduan yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih cepat, prediktif, dan preventif.

“Transformasi ini kita bangun untuk memastikan setiap pengaduan yang memiliki potensi kontinjensi dapat segera diterima, diverifikasi, didistribusikan kepada fungsi yang tepat, ditindaklanjuti, dan dimonitor. Dengan begitu, pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem early warning Polri,” ujarnya.

Proyek perubahan ini juga mendorong kolaborasi lintas fungsi dan lintas instansi. Penguatan koordinasi menjadi bagian penting agar informasi yang diterima dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif sesuai karakteristik dan tingkat urgensinya.

Dalam rancangan proyek perubahan tersebut, Polri telah memiliki sejumlah modal pendukung, di antaranya layanan Call Center 110 dan Dumas Presisi, command center, infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, serta sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan pengaduan dan pengendalian operasional.

Hari Brata menegaskan, keberhasilan transformasi manajemen pengaduan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, standar operasional yang jelas, koordinasi lintas fungsi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Teknologi adalah salah satu instrumen. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan personel, kesamaan pola kerja, koordinasi lintas fungsi dan kolaborasi dengan stakeholder. Semua harus bergerak dalam satu sistem agar respons terhadap pengaduan masyarakat benar-benar cepat dan terintegrasi,” tuturnya.

Melalui proyek perubahan tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pengaduan kontinjensi yang cepat, responsif, terintegrasi, dan profesional. Transformasi ini sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat pelayanan publik Polri, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung resiliensi keamanan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

PASURUAN KOTA – Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satlantas Polres Pasuruan Kota menggelar berbagai kegiatan yang selaras dengan program Kapolres Pasuruan Kota, SAE (Sigap, Amanah, Empati).

Rangkaian kegiatan tersebut diwujudkan melalui SIM Agus SAE, yakni pemberian SIM C baru secara gratis kepada masyarakat bernama Agus yang telah lulus tes teori dan praktik uji SIM. Program ini menjadi bentuk inovasi pelayanan dengan tetap mengedepankan ketentuan dan keselamatan berlalu lintas.

“Melalui semangat SAE, kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam pengaturan dan penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga melalui pelayanan yang sigap, amanah, humanis, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Kasatlantas Polres Pasuruan Kota AKP Amrullah Setiawan, S.T.K., S.I.K.

Semangat SAE Bersinergi diwujudkan dengan pembagian bendera Merah Putih kepada pengendara dan pengemudi bersama komunitas ojek online (ojol) serta berbagai elemen masyarakat. Sementara SAE Mengabdi diwujudkan melalui kegiatan berbagi dalam agenda Jumat Berkah.

Untuk memeriahkan suasana kemerdekaan, Satlantas juga menggelar lomba memasak nasi goreng SAE sebagai sarana mempererat kebersamaan.

Puncaknya, pada detik-detik peringatan kemerdekaan, petugas menghentikan sementara pengendara dan pengemudi di Simpang Empat Kebonagung untuk bersama-sama memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih. Kegiatan ini menjadi bagian dari SAE Menjaga Harmoni, sekaligus bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan.

Salah seorang penerima program SIM Agus SAE mengapresiasi kegiatan tersebut. “Program ini sangat positif. Kami terbantu mendapatkan SIM secara gratis, tetapi tetap harus lulus ujian teori dan praktik. Ini mengajarkan bahwa memiliki SIM juga berarti harus memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam berkendara,” ujarnya.

AKP Amrullah menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan upaya Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk memperkuat kedekatan dan sinergi dengan masyarakat.

“Harapan kami, semangat kemerdekaan semakin memperkuat sinergi Polri dan masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas, serta menjaga harmoni bersama,” pungkasnya.