BONDOWOSO — Sebuah truk tua tanpa dilengkapi dokumen resmi berujung pada pengungkapan perkara oleh jajaran Polres Bondowos Polda Jawa Timur.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Polisi mengungkap dugaan tindak pidana pencurian atau penadahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam konferensi pers hasil ungkap kasus Polres Bondowoso pada Selasa (18/8/2026).

AKBP Aryo mengatakan, pengungkapan ini menjadi bagian dari langkah jajaran Polres Bondowoso dalam membongkar dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor.

“Dalam perkara ini, Polisi menetapkan Dua orang sebagai tersangka, masing masing berinisial ST dan AS asal Kabupaten Jember,” ungkap AKBP Aryo.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut bermula ketika ST didatangi seorang pria berinisial F yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

F diduga meminta bantuan ST untuk mencarikan pembeli sebuah truk Mitsubishi Colt berwarna kuning muda dengan nomor Polisi P 2291 C.

Sementara itu tersangka AS menemui pembeli inisial BS Dengan Kesepakatan Harga Rp 26.000.000 (Dua puluh enam Juta Rupiah) dan Berkata STNK Kendaraan Hilang di BPKB Jaminan Bank.

Dari hasil penjualan F mendapatkan Uang Rp 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ST mendapat keuntungan senilai Rp 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) sedangkan AS mendapatkan Rp 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah).

“Jadi Truk yang dijual itu tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan modus STNK hilang dan BPKB masih di bank,” kata AKBP Aryo.

Dari rangkaian penyidikan, Polisi kemudian menelusuri keterlibatan pihak pihak yang diduga mengetahui atau berhubungan dengan kendaraan tersebut.

Selain Dua tersangka yang diamankan, Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit truk Mitsubishi Colt warna kuning muda dengan nomor polisi P 2291 C, nomor rangka FE111EO24528 dan nomor mesin 4D30132471, tahun 1981 beserta kuncinya, satu lembar STNK dan satu bundel BPKB sebagai bagian dari proses penyidikan.

Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 476 dan atau Pasal 591 huruf a KUHP berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, pengungkapan perkara menjadi bukti bahwa jajaran kepolisian terus bergerak menindak setiap dugaan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

“Kami tidak hanya fokus pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri asal usul barang, pihak yang terlibat dan seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti yang ditemukan,” pungkasnya. (*)

KEDIRI – Kepala desa di Kabupaten Kediri diminta tak tinggal diam ketika informasi yang belum terverifikasi mulai beredar dan berpotensi memicu keresahan warga.

Pesan itu disampaikan Kapolres Kediri, AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif saat bertemu Ketua PKDI Kabupaten Kediri dan sejumlah kepala desa di Kediri, Selasa (18/8/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, isu keamanan lingkungan, dinamika pemerintahan desa hingga potensi mobilisasi massa menjadi pembahasan.

AKBP Latif juga mendorong kepala desa mengambil peran lebih aktif dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Informasi yang belum jelas jangan sampai langsung dipercaya atau disebarkan. Kepala desa punya posisi strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” kata AKBP Latif.

Mantan Kapolres Probolinggo itu juga meminta Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) kembali digerakkan sehingga Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bisa optimal.

Menurut AKBP Latif, keterlibatan warga diperlukan untuk mendeteksi persoalan sejak awal, termasuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di tengah agenda yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.

“Keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian. Kepedulian warga melalui Siskamling dan komunikasi yang baik justru menjadi kekuatan utama untuk mencegah gangguan sejak dini,” tutur AKBP Latif.

Persoalan pemerintahan desa tambah AKBP Latif turut mengemuka, khususnya terkait masa jabatan kepala desa yang berakhir pada 2026 sementara aturan pelaksanaan Pilkades belum terbit.

AKBP Latif mengingatkan agar pemerintah desa menunggu ketentuan resmi dan tidak mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum.

“Untuk program desa, agar para kepala desa mengutamakan Musdes, melibatkan BPD, serta memastikan setiap keputusan memiliki dasar administrasi yang jelas,” pungkas AKBP Latif.

Sementara itu Ketua PKDI Kabupaten Kediri Don Vito Gus Bhaki menilai komunikasi langsung dengan kepolisian penting untuk menyikapi persoalan di tingkat desa.

“Komunikasi dua arah untuk kondusivitas di masing – masing desa ini sangat penting,” ujarnya.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada kepala desa lainnya sebagai bahan bersama dalam menjaga Kabupaten Kediri tetap kondusif. (*)

NUSA TENGGARA TIMUR — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto NTT didampingi sejumlah pejabat terkait meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kapolri mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendapatkan tugas untuk membantu seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, korban luka segera diberikan kesembuhan, serta seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Kapolri.

Berdasarkan data sementara, bencana tersebut telah mengakibatkan 1.245 orang menjadi korban, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sekitar 27.700 masyarakat mengungsi di 107 titik pengungsian yang tersebar di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus mendatangi titik-titik pengungsian untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Dalam mendukung percepatan penanganan bencana, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut menjadi pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus digunakan untuk menginventarisasi kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT untuk memperkuat penanganan bencana. Personel tersebut memiliki berbagai kemampuan, mulai dari SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, pencarian menggunakan K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Selain pengerahan personel, Polri telah menyalurkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan dari Mabes Polri maupun Polda jajaran. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus didorong berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

“Kami akan terus bergerak dan melakukan evaluasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat segera dipenuhi secara bertahap,” tutur Kapolri.

Khusus dalam peninjauan hari ini, Polri menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur berupa 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan yang diangkut menggunakan enam truk.

Kapolri juga menjelaskan Polri menyiapkan sarana angkut udara berupa pesawat Beechjet, pesawat CN, pesawat Casa, serta helikopter untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, sekaligus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Dalam penanganan medis, Kapolri memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan lanjutan akan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

Termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil yang mendekati proses persalinan, menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan di lokasi terdampak.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri mengakui masih terdapat kendala dalam penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah akibat keterbatasan akses dan jalur distribusi. Namun, Polri bersama seluruh unsur terkait terus menyiapkan berbagai alternatif agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Untuk mendukung pelayanan dan penanganan masyarakat terdampak, Polri juga menyiagakan satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter, terdiri dari Kapal KP Bima 7014 kelas A3, dua unit helikopter AW 169, satu unit helikopter Bell-429, serta masing-masing satu unit pesawat CN, Casa, dan Beechjet.

Kapolri menegaskan Polri akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.